KRI Layang Usir 2 Kapal Perang Malaysia dari Ambalat

- Armada militer Malaysia tak kapok-kapoknya memasuki perairan Ambalat, Kalimantan Timur (Kaltim), seperti yang terjadi Selasa (13/10/2009). KRI Layang 805 pun segera mengusir.

Menurut situs Tandef (Think & Act for National Defense) milik Ikatan Alumni SMA Taruna Nusantara, pada pukul 09.00 Wita, KRI Layang – 805 telah mengusir dua kapal perang AL Malaysia (Tentera Laut Diraja Malaysia), yakni KD Yu – 3508 dan KD Ganas – 3503 yang telah memasuki perairan Ambalat sejauh 4 mil laut.

KRI Layang dalam keadaan posisi siap tempur demi menjaga kedaulatan NKRI, sehingga kedua kapal perang Malaysia itu akhirnya dapat diusir, dihalau dan dipaksa keluar dari perairan Ambalat.
Komandan KRI Layang 805 adalah Letkol Laut (P) Rudhi Aviantara.( sumber: detik.com/detikNews).

Nelayan Sebatik Ikrar Setia kepada NKRI

82610large

NUNUKAN - Berbagai cara dilakukan untuk meningkatkan rasa nasionalisme warga Indonesia yang berada di wilayah perbatasan dengan negara tetangga. Forum Kerukunan Keluarga Putra-Putri TNI-Polri (FKPPI) Kecamatan Sebatik, Nunukan, Kalimantan Timur, membagikan 800 lembar bendera Merah Putih kepada para nelayan di wilayah itu.

Selanjutnya, bendera tersebut dipasang di perahu, kapal, serta bagan milik nelayan yang selama ini digunakan untuk menjalankan usahanya. Pembagian bendera itu diawali dengan upacara bendera di kawasan pantai Desa Tanjung Aru.

Yang bertindak sebagai inspektur upacara sekaligus menyerahkan secara simbolis bendera kepada wakil nelayan saat itu adalah Danramil Sebatik Kapten CHB Andi Sudirman. Bukan sekadar penyerahan bendera, dalam upacara yang dihadiri para pejabat muspika, tokoh masyarakat, tokoh agama, wakil sejumlah organisasi, serta masyarakat umum tersebut juga ada pembacaan ikrar setia terhadap NKRI dari nelayan.

Butir-butir ikrar itu dibacakan Ketua Kelompok Nelayan Kecamatan Sebatik Rustam. Pertama, akan tetap setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasar ideologi Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945. Kedua, dengan semangat nasionalisme yang tinggi, mereka siap menjadi benteng terdepan dari setiap ancaman terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketiga, senantiasa turut serta dalam upaya menjaga dan memajukan harkat martabat bangsa dan negara Republik Indonesia. Empat, akan tetap menjaga persatuan dan kesatuan yang didasarkan pada rasa persaudaraan demi terciptanya keamanan, ketertiban, dan keutuhan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kelima, masyarakat bahari turut bertanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan untuk diwariskan kepada generasi yang akan datang.

Setelah upacara bendera, kegiatan yang diberi nama Penyerahan Bendera Merah Putih dan Wisata Merah Putih ke Karang Unarang tersebut dilanjutkan dengan kunjungan ke kawasan perairan Ambalat, lokasi yang belakangan ini kepemilikannya kerap dipertikaikan dengan Malaysia.

Partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan itu, antara lain, menyediakan tiga unit kapal nelayan yang masing-masing dapat mengangkut sekitar 100 penumpang. Tiga unit perahu karet pasukan Marinir yang bertugas di Sebatik juga dikerahkan menuju salah satu bagan milik nelayan Sebatik guna pemasangan secara simbolis bendera Merah Putih. Selanjutnya, ratusan bagan lainnya juga dipasangi bendera Merah Putih. (sumber:jawapos)

Diplomasi Ambalat Butuh Kekuatan Militer

PERUNDINGAN sengketa batas wilayah perairan Ambalat, Kalimantan Timur antara Indonesia dan Malaysia diperkirakan berlangsung sangat alot. “Penyelesaiannya bisa puluhan tahun,” kata pengamat hukum laut Hasjim Djalal saat seminar “Ketegangan di Ambalat” di Jakarta, Kamis (18/6).

Perundingan diplomasi membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan daya tahan tinggi. Tidak bisa diselesaikan secara cepat. Hasjim mencontohkan, perundingan batas wilayah maritim barat antara RI-Singapura yang memakan waktu lebih dari 20 tahun.

Begitu pula perundingan batas laut Vietnam dan China yang baru selesai dalam jangka waktu setengah abad. “Karena itu butuh dukungan semua pihak,” katanya. Terkait perbatasan Ambalat, setidaknya masih ada beberapa titik segmen perbatasan yang masih bersengketa. Antara lain, sepuluh titik perbatasan darat Malaysia, tiga segmen Timor Lester, zona ekonomi ekslusif (ZEE) dengan Malaysia, India, Vietnam, Thailand, Filipina, Timor Leste, dan Palau.

Hasjim menilai, kekuatan militer yang kuat sangat membantu upaya diplomasi yang dilakukan. “Percuma diplomasi tanpa kekuatan,” katanya. Karena itu, dia menyayangkan anggaran militer Indonesia yang sangat kecil. Di kawasan ASEAN, katanya, hanya Indonesia dan Laos yang dana pertahanannya kurang dari satu persen dari produk domestik bruto.

Selain alokasi kecil, orientasi TNI yang cenderung ke darat juga menjadi masalah. “Sudah saatnya laut dan udara diprioritaskan,” kata dia. Direktur Jenderal Rencana Pertahanan, Departemen Pertahanan (Dephan) Laksda Gunadi mengakui TNI AD mendapat porsi anggaran terbesar. Dari Rp33,6 triliun dana pertahanan 2009, lebih dari Rp16 triliun diperuntukkan bagi matra darat. TNI AL mendapat jatah Rp5,5, triliun. Sedangkan matra udara hanya kebagian Rp3,9 triliun.

Meski demikian, anggaran TNI AD sebagian besar untuk belanja pegawai. “Hanya Rp2 triliun untuk operasional,” kata Gunadi. Jumlah tersebut harus disebar ke 500 satuan kerja yang dimiliki. Diperkirakan, satuan terkecil yaitu komando rayon militer (koramil) hanya mendapat Rp4 juta per bulan.

Dari segi pembelian peralatan militer, TNI AD menjadi yang terkecil. TNI AL mendapat jatah sekitar Rp3 triliun, sedangkan TNI AU berkisar Rp2 triliun. “Matra darat tak sampai Rp1 triliun,” kata dia. Hal senada diungkapkan Kepala Pusat Penerangan TNI Marsda Sagom Tamboen. Dia menolak anggaran doktrin TNI berorientasi darat.

Doktrin sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta tidak berarti mengacu kekuatan darat. “Semua komponen bangsa berperan menjadi kekuatan bersama,” kata dia. Kekuatan sipil udara dan laut bisa dikerahkan sesuai ancaman yang ada.(sumber:jurnas)

Tanggal 13 Juli, Indonesia Berunding Soal Ambalat

- Perundingan antara Indonesia dan Malaysia menganai sengketa blok Ambalat di kawasan Kalimantan bagian Timur akan diselenggarakan pada tanggal 13 Juli mendatang, dengan Malaysia sebagai tuan rumah.

“Kita (pemerintah Indonesia) telah menetapkan perundingan selanjutnya diadakan tanggal 13-14 Juli. Hal tersebut minggu lalu telah kita sampaikan ke pihak Malaysia,” terang Teuku Faizasyah, di Jakarta, Jumat (19/6).

Namun, kata Faizsyah, sampai saat ini pihak Malaysia belum memberikan konfirmasi mengenai tanggal yang diminta oleh Deplu tersebut. Selain itu, Indonesia juga tidak memberikan tenggat waktu kepada pihak Malaysia, kapan perundingan ke 14 ini harus diselenggarakan. “Perundingan dilakukan dua pihak, kalah salah satu pihak salah satu belum siap bagaimana kita mau melakukan perundingan. Tapi kami akan terus melakukan tekanan,” terang dia.

Pada bagian lain, ia menyebutkan, pihak Deplu juga belum merasa perlu perundingan tersebut dilakukan pada negara ketiga. “Ini perundingan bilateral, belum perlu dilakukan dinegara lain yang dianggap netral. Netral untuk siapa?” ujarnya.

Tim delegasi Indonesia akan dipimpin oleh, Arief Havas Oegroseno Dirjen Hukum dan Perjanjian Intenasional Deplu. “Karena ini isu kompleks maka melibatkan banyak pihak, seperti TNI AL, Dinas pemetaan, DKP (Departemen kelautan dan Perikanan),” kata dia.

Lebih lanjut, Faizazyah menerangkan, dalam perundingan tersebut, tim delegasi Indonesia juga akan membahas tentang perbatasan laut lainnya, seperti laut Cina Selatan, laut Sulawesi, dan Selat Malaka. “Semua itu satu paket, tidak dipilah-pilah,” tegasnya.(sumber:kompas)

Aji Kuning, Prasasti Kedaulatan di Pulau Sebatik

0910273p

Pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 2007, di Pulau Sebatik, mewakili seluruh rakyat dari kepulauan Nusantara, kami bersumpah: Tak satu titik pun hilang dari peta bumiku, tak satu pulau pun hilang dari negeriku, akan kujaga kebhinekaan bangsaku: Indonesia.

Kalimat yang menggugah rasa kebangsaan dan keteguhan pendirian terhadap kedaulatan negara itu tertulis di prasasti Bhinneka Tunggal Ika. Bangunan dari keramik hitam itu dibuat peserta lokakarya II dari Departemen Dalam Negeri Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dan seluruh rakyat di bumi Nusantara.

Prasasti itu ada di Desa Sungai Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kaltim. Prasasti itu berada di samping gapura wisata tapal batas negara yang dibuat Pemerintah Kabupaten Nunukan.

Gapura itu menjadi pintu masuk ke Desa Aji Kuning. Sekitar 10 meter di depannya terdapat beberapa rumah yang berada di pinggir Sungai Aji Kuning. Salah satunya adalah rumah panggung khas orang bugis milik Mapangara.

Dari fisiknya, bangunan rumah itu terkesan biasa saja. Yang membedakan dengan lainnya di samping kiri rumah itu terdapat pos tentara Indonesia. Namun, bukan pos itu yang membuat rumah Mapangara menjadi perhatian setiap orang yang ingin ke perbatasan Indonesia-Malaysia di Sebatik.

Orang ingin mengunjunginya karena rumah Mapangara itu letaknya persis di garis perbatasan dua negara. Indonesia dan Malaysia. Bagian depan rumah itu masuk Indonesia, sedangkan dapurnya masuk wilayah Malaysia.

Rumah itu bisa demikian karena berada di garis batas negara yang membagi dua pulau Sebatik, yakni sebelah utara seluas 187,23 kilometer persegi masuk Malaysia. Adapun selatan masuk wilayah Indonesia 246,61 kilometer persegi.  

Rumah Mapangara menjadi obyek wisata tapal batas di Pulau Sebatik. Hal itu dikatakan Andi Zakir, tetangga Mapangara. Rumah Andi juga menarik dicermati karena berada di kanan pos tentara Indonesia yang berjarak sekitar lima meter.

Di tengah antara bangunan keduanya terdapat tapal batas perbatasan Indonesia-Malaysia. Sayangnya, kondisi patok batas negara seperti gundukan semen yang nyaris tenggelam dan tak terawat. Di Sebatik, ada 18 patok membagi dua pulau ini menjadi wilayah Indonesia dan Malaysia.

Namun, ungkap Andi, yang menjadi persoalan di sana bukan sekadar rumah Mapangara. Namun, ada kekhawatiran warga setempat bahwa setiap saat kehidupan masyarakatnya yang tenang ini bisa menjadi daerah sengketa setelah masalah ambalat. Sebab, sebagian rumah mereka berada di garis batas negara, yang di perbatasan antarnegara lain barang kali tidak ditemukan. Ia mengatakan, saat ini Malaysia belum mempermasalahkannya.

Di Sungai Melayu, Sebatik misalnya, sekitar 84 dari 303 meter jalan semenisasi yang dibangun Pemerintah Indonesia tahun 2002 untuk saran jalan ke areal sawah seluas 290 hektar di sana diklaim masuk wilayah Malaysia. Klaim seperti ini, apabila tidak diperhatikan serius, mengganggu kehidupan warga di daerah tersebut.

Di Aji Kuning, selain beberapa bangunan rumah tepat berada di titik batas kedua negara, di seberang sungai setempat yang masuk wilayah Sebatik, Malaysia, ternyata juga dihuni oleh sebagian warga Indonesia. Mereka masih memiliki hubungan keluarga dengan warga Desa Sungai Aji Kuning.

Kawasan Aji Kuning bisa menjadi kawasan permukiman warga yang demikian bukan tercipta karena dibangun khusus. Daerah ini sejak dulu hingga kini menjadi salah satu jalur masuk barang-barang dari negeri jiran tersebut.

Berbagai barang yang datang dari Malaysia lewat sana bukan sekadar buat kebutuhan sehari-hari warga Sebatik, tetapi juga dikirim ke Nunukan dan Tarakan. Beberapa barang yang masuk melalui Aji Kuning itu di antaranya gula, gas elpiji, berbagai kue kering, ayam pedaging, telur, semen, pupuk, minuman kaleng, bawang putih, dan pakaian.

Sebaliknya, berbagai hasil pertanian dari Sebatik, seperti kakao, sawit, ikan teri, dan beras dijual ke Tawau, salah satunya melalui Sungai Aji Kuning.

Melihat pola perdagangan ini saja, hal itu menunjukkan bahwa ketergantungan hidup warga Sebatik dengan Tawau tinggi. Akses warga memang lebih mudah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau menjual hasil usahanya ke Tawau, ketimbang ke Tarakan atau daerah lainnya di Kaltim.

Untuk sekali menyeberang ke Tawau dengan speedboat membayar Rp 40.000 dan cukup memakai pas lintas batas bagi warga setempat. Adapun kalau bepergian ke Tarakan dengan speedboat harus membayar Rp 170.000 per penumpang.

Kemudahan akses inilah yang membuat hasil pertanian, seperti kakao, sawit, beras, dan pisang, dijual ke Tawau. Hasil tangkapan ikan juga hampir semuanya dipasok ke sana. Dalam jumlah terbatas, rokok kretek dan batik juga kerap mereka bawa ke sana. Saat ini, harga kakao lumayan bagus, yakni per kilogram kakao Rp 6-6,5 ringgit atau sekitar Rp 18.000. Hal itu dikatakan Ramli, petani kakao di Aji Kuning.

Hal yang sama juga dibenarkan Ibu Rose, pedagang pengumpul di Sebatik. Namun, Rose mengungkapkan, perdagangan ke Tawau itu tidak selalu menguntungkan sebab harga setiap saat bisa berubah karena ditentukan oleh para pedagang atau penampung di Tawau.

Saya baru-baru ini rugi 5.000 ringgit karena begitu sampai di Tawau harga kakao turun di bawah harga beli di Sebatik, yang hanya 5 ringgit per kilogram. Demikian ungkap Ibu Rose yang sebulan dua kali ke Tawau menjual 70 kilogram kakao sekali pergi. Selain Rose, di Sebatik saat ini ada sekitar 10 penampung hasil pertanian dari warga Sebatik untuk dijual ke Tawau.

Menurut Rose, pihaknya terpaksa menjualnya karena tidak mungkin membawa pulang kembali ke Sebatik, apalagi di Sebatik sendiri sampai saat ini tidak tersedia gudang penampung atau pabrik pengolahan.

Sulitnya melepas ketergantungan ini menjadi persoalan tersendiri selain masalah ambalat. Kondisi yang demikian juga menjadi potret serupa pada desa atau kecamatan di Kalimantan yang berbatasan langsung dengan Malaysia.

Saat tim Ekspedisi Garis Depan Nusantara yang menjelajahi 92 pulau terluar di Indonesia tiba di Sebatik, anggota ekspedisi dari Wanadri, Apran, berkata, warga mengatakan bosan didatangi pejabat kita yang cuma janji-janji. (sumber:kompas)

Taruhan Hidup Nelayan Bagan Di Ambalat

“Saya tidak tahu ini masuk wilayah Malaysia. Kalau soal batas laut itu urusan negara Indonesia.” Sebuah pernyataan tegas meluncur dari mulut Bella, nelayan Desa Tanjung Aru, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur, saat bertemu di bagan ikan milik Nasrun, rekan Bella di ambang batas laut (ambalat) Indonesia di laut Sulawesi.

Pernyataan itu merupakan jawaban Bella ketika beberapa bulan lalu, ia bertemu beberapa petugas Police Marine Malaysia yang datang ke bagan miliknya saat petugas Polisi Air atau TNI Angkatan Laut tidak sedang berpatroli di daerah tersebut. “Setelah saya jawab, para petugas Police Marine Malaysia itu pergi,” tuturnya.

Nasrun juga mengalami hal yang sama. Namun, petugas Police Marine Malaysia tidak berani naik karena melihat ada bendera merah putih berkibar di atas bagan. “Mereka hanya memotret-motret bagan saya sebentar,” katanya.

Didatangi, dipaksa tidak mencari ikan di ambalat oleh aparat Malaysia ternyata tidak satu kali dua kali. Peristiwa itu sudah berkali-kali terjadi sehingga menjadi rahasia umum di kalangan nelayan Sebatik. Pengalaman yang sama juga terungkap dari beberapa nelayan Tarakan dan Nunukan.

Bahkan, sebelum kapal perang Indonesia (KRI) mengusir aksi manuver kapal perang Malaysia beberapa waktu lalu, tiga kapal nelayan dari Tarakan dan Nunukan dicegat di perairan ambalat, tanggal 27 Mei lalu. “Kami dipaksa tanda tangan dan cap jempol pada sebuah surat pernyataan. Setelah itu disuruh kembali ke Tarakan,” kata Irham, salah satu juragan kapal tersebut.

Akibat kondisi itulah sebagian nelayan di utara Kaltim sempat tidak berani mencari ikan di perairan ambalat. Seakan-akan nelayan setempat sudah tak berhak berada di sana. Untuk memastikan masih berada di perairan Indonesia itulah sekitar 200 bagan yang berada antara perairan Sungai Tawain, Sebatik, dan perairan ambalat pun dipasangi bendera merah putih.

Setelah enam kapal KRI terus berpatroli secara bergantian, dalam sepekan terakhir, perairan ambalat mulai aman untuk pelayaran. Kondisi itu terasa ketika satu malam berada di bagan ikan milik Nasrun, hari Minggu (7/6) malam.

Bagan Nasrun berada hanya beberapa mil dari rambu suar Karang Unarang di perairan ambalat. Dari bagan berukuran 9,5 x 9,5 meter tersebut, cuma butuh waktu sekitar 30 menit berlayar untuk mencapai rambu suar Karang Unarang.

Sekadar mengingatkan, rambu suar ini yang dibangun tahun 2005, saat pengerjaannya sempat terganggu karena diduga tentara Malaysia saat itu menangkap dan menganiaya beberapa pekerja yang sedang membangunnya.

Berpatokan rambu suar itulah beberapa tahun terakhir para nelayan Sebatik berani membuat bagan, apalagi di rambu suar itu juga dipasangi bendera Merah Putih. Bendera itu tiga bulan sekali diganti karena robek-robek akibat terkena terpaan angin laut.

Bagi kebanyakan orang, malam adalah waktu istirahat di rumah. Namun, buat Nasrun, inilah waktu yang tepat untuk memulai usahanya di tengah laut. Tidak ada rasa takut atau khawatir bagannya yang ditopang 56 batang pohon nibung kembali diganggu kapal tentara Malaysia sebab kapal KRI terus berpatroli di perairan tersebut.

Sekarang, kata Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Sebatik, Masjidil, yang mengkhawatirkan nelayan tradisional dan bagan adalah beroperasinya trawl-trawl Malaysia. “Saat kapal Police Marine atau tentara Malaysia berani bermanuver di perairan Indonesia, kapal-kapal trawl itu juga ikut-ikutan mencuri ikan. Mereka seperti dilindungi,” katanya.

Beruntung, ungkapnya, polisi kemudian menangkapnya. Selama lima bulan terakhir, ada 48 kapal trawl Malaysia yang melakukan penangkapan di perairan utara Kaltim. Aksi-aksi pencurian ikan oleh kapal-kapal trawl Malaysia tersebut kini mereda.

“Yang membuat kita prihatin, ternyata kapal-kapal itu berani masuk perairan Indonesia itu hampir semuanya juga diawaki orang Indonesia, termasuk juga yang menyalahgunakan surat izin berlayar yang diberikan oknum petugas syahbandar Sungai Nyamuk, Sebatik,” katanya.

Perairan ambalat Indonesia, Masjidil menjelaskan, memang menjadi incaran kapal-kapal ikan Malaysia. Hal itu terjadi karena perairan Malaysia yang berada di Tawau dan sekitar sudah rusak akibat trawl-trawl mereka bebas beroperasi.  

Sebaliknya, di Sebatik, sampai saat ini tidak satu pun nelayan memakai trawl. “Itulah sebabnya, nelayan bisa mempertahankan usahanya di ambalat dengan baik,” ucapnya.

Nasrun mengakui, usaha bagan di ambalat saat ini menguntung. Sebelumnya, ia juga melakukan usaha yang sama di perairan Tanjung Batu, Kabupaten Berau, Kaltim, namun bangkrut karena harga jual yang rendah dan sulitnya memasarkan hasil tangkapannya.

Di Sebatik, Nasrun bermodalkan sekitar Rp 30 juta saat membangun bagan setahun lalu. “Sekarang, modal saya itu sudah kembali,” katanya.

Menurut Nasrun, dia juga tidak terlilit utang karena hasil tangkapan 50-100 kilogram setiap malamnya. Bahkan, kalau lagi musim ikan, hasilnya bisa lebih dari 100 kilogram. “Saya bisa bertahan di bagan tiga hingga empat hari,” katanya.

Untuk menjaring ikan yang banyak, Nasrun membutuhkan empat liter bensin setiap malamnya. Bensin itu untuk mesin genset guna menyalakan lampu-lampu neon berkekuatan 1.000 watt. Lampu-lampu itu dipasangkan pada sebidang papan lalu diturunkan dengan tali dekat air agar ikan-ikan berkumpul. Setiap malam, tiga kali jaringnya diangkat untuk mengambil ikan yang berhasil terjaring.

Ikan bilis menjadi hasil tangkapan utama para nelayan di daerah ini. Setelah dimasukkan ke kotak kayu dan dipilih-pilih, ikan-ikan itu dimuat ke keranjang plastik.

Untuk pengasinan, Nasrun kemudian merebusnya di kuali besar dengan air asin dan garam. Pagi harinya, ikan-ikan yang telah direbus itu, setiba di Tanjung Aru, dijemur dengan terlebih dahulu perut dan kepala ikan dibersihkan.

Begitu kering, ikan-ikan tersebut dijual ke Tawau melalui pedagang pengumpul seharga 6,5 ringgit atau Rp 18.200 per kilogram. Jika semalam menghasilkan 50 kilogram saja, Nasrun meraih pendapatan kotor sekitar Rp 900.000. Setelah dikurangi biaya operasional Rp 400.000, Nasrun punya keuntungan bersih Rp 500.000.

Ikan bilis yang dikeringkan dengan baik dan bersih inilah yang paling dicari di Tawau. Nelayan Sebatik tidak menjual ke Tarakan atau Nunukan karena, kata Nasrun, sudah bisa dipenuhi nelayan setempat.

Para nelayan bagan, ungkap Masjidil, bisa bertahan di perairan ambalat karena ikannya banyak. Kelompok nelayan Tancap dari Desa Tanjung Aru misalnya, yang semula memiliki 20 bagan setahun terakhir, kini sudah bertambah enam bagan.

Jika di atas laut, kapal-kapal perang Indonesia terus berpatroli menjaga kedaulatan negara di utara Kaltim, di bawah permukaan air, para nelayan Sebatiklah yang berkepentingan untuk benar-benar menjaga daerah itu dari berbagai kegiatan yang merusak ekosistem laut. Sebab, ambalat benar-benar menjadi taruhan hidup mereka.(sumber:kompas)

Malaysia Sepakat Gunakan Konvensi Hukum Laut

Malaysia sepakat dengan Indonesia untuk memulai kembali perundingan soal Ambalat dengan mempergunakan Konvensi Hukum Laut 1982.

Demikian ditegaskan Anggota Komisi I DPR Djoko Susilo kepada BBC, London, Kamis (11/6).
Kesimpulan ini didapat Djoko Susilo setelah bertemu dengan wakil Menteri Luar Negeri Malaysia Rabu (10/06) di Kuala Lumpur.
Djoko termasuk di antara lima anggota DPR yang berkunjung ke Malaysia terkait dengan krisis Ambalat. Dalam kunjungan itu anggota DPR juga bertemu dengan pihak Angkatan Laut Malaysia.

Konvensi yang dimaksud oleh Djoko Susilo adalah United Nation Convention Law of the Sea 1982 yang sudah diratifikasi oleh Indonesia dan Malaysia.

“Indonesia berada pada posisi yang lebih kuat karena menurut konvensi itu kami mempunyai soveign rights, beda dengan sovereignity, terhadap Ambalat,” ujar Djoko.

“Karena Indonesia adalah negara kepulauan berdasarkan konvensi itu, sementara Malaysia tidak. Jadi ketentuan mengenai negara kepulauan berlaku untuk Indonesia dan tidak untuk Malaysia.”

Djoko Susilo mengatakan Angkatan Laut Malaysia meminta maaf atas perbuatan personelnya yang tidak menyenangkan bagi Indonesia.

Pertikaian mengenai kepulauan yang diperkirakan memiliki cadangan gas dan minyak ini berawal dari satu peta yang dibuat oleh Malaysia tahun 1979 yang menempatkan kepulauan itu ke dalam wilayahnya. Indonesia memprotes langkah Malaysia itu.

Tahun 1999 dan 2004 Indonesia memberi konsesi kepada dua perusahaan minyak untuk melakukan eksplorasi di wilayah tersebut. Sementara tahun 2005 Malaysia menyerahkan kontrak eksplorasi di wilayah yang sama kepada satu perusahaan minyak asing. (Sumber:MI)

Bau Pesing Politik Minyak di Ambalat,Waspadai Politik Adu Domba.

- 27 Mei 2005, Daniel Estulin, seorang penulis keturunan Rusia yang menginvestigasi keberadaan Paguyuban Bilderberg menulis, bahwa konfrontasi politik Indonesia dan Malaysia di kawasan kaya minyak di Laut Sulawesi menjadi topik diskusi utama anggota Bilderberg dalam satu pertemuannya pada 2005.

Bilderberg adalah kumpulan orang-orang paling berkuasa di dunia yang misterius namun ditengarai sangat menentukan arah kecenderungan internasional. Mereka diantaranya para birokrat, industrialis dan bankir.

Diantara anggota Bilderberg yang menghadiri Konferensi 2005 –konon diadakan tiap tahun– adalah pimpinan British Petroleum (BP) Peter D. Sutherland dan bos Royal Dutch Shell Jeroen van der Veer.

Mengutip Estulin, semua orang di Paguyuban paham bahwa perang akan memberi landasan bagi hadirnya pasukan pemelihara perdamaian PBB sehingga eksploitasi energi di Ambalat bisa mereka kontrol.

Estulin mungkin provokatif, namun fakta menunjukkan ancaman pecahnya konfrontasi terbuka antara Indonesia dan Malaysia di Ambalat memang kian besar.

Suhu konflik memanas hingga mencapai titik ekstrem pada 2005 dan paruh pertama tahun ini. Itu semua beriringan dengan kesepakatan eksplorasi minyak dengan para raksasa tambang minyak di perairan yang diklaim memiliki cadangan minyak 2 miliar barel dan 3-5 triliun kubik gas alam cair (LNG) itu.

Sikap Malaysia sendiri mengeras setelah gugatan mereka di Sipadan dan Ligitan dimenangkan Mahkamah Internasional pada 2002 yang membuat batas lautnya memanjang hingga cukup untuk mengklaim Ambalat, termasuk Blok XYZ yang berlimpah ruah gas.

108 tahun lalu, pada 1891, Inggris dan Belanda yang menguasai Kalimantan, menetapkan garis paralel 4 derajat 10 menit Lintang Utara sebagai batas administrasi kolonial mereka.

Pulau Sipadan dan Ligitan yang hanya sekian menit derajat dari garis batas kolonial itu menjadi milik Indonesia meskipun secara geografis lebih dekat ke pantai Malaysia.

Pada 1979, Malaysia resmi mengklaim kedua pulau sebagai teritorinya, namun baru 23 tahun kemudian, pada 2002, Malaysia resmi memilikinya.

Sukses di kedua pulau ini ternyata membuat Malaysia “pede.” Tiga tahun setelah itu, pada 16 Februari 2005, Malaysia memberi konsesi penambangan minyak di Blok Ambalat, kepada Royal Dutch Shell dan Petronas.

Seolah mengaplikasikan doktrin penguasaan laut dari pakar strategi perang Alfred Thayer Mahan yang dianut banyak rezim maritim dunia, Indonesia bereaksi keras terhadap langkah Malaysia itu dengan segera menggelar armada perang di Ambalat sebagai simbol kedaulatan RI di wilayah itu.

Dalam “The Influence of Sea Power Upon History,” Mahan menyebut penguasaan maritim oleh angkatan laut adalah kunci sukses dalam politik internasional.

Penguasaan laut ini sebagai pilar bagi operasi kebijakan di darat (diplomasi dan militer) dan simbol penjagaan atas asset maritim dengan menghentikan manuver lawan di wilayah itu. Intinya, penggelaran kekuatan laut adalah deterens (pencegahan) terhadap musuh yang hendak memasuki area internasional yang disengketakan.

Ironisnya, Malaysia juga mengaplikasikan pendekatan serupa. Kedua negara pun berlomba meyakinkan dunia mengenai siapa yang berkuasa di Ambalat.

Masalahnya, Malaysia akan amat sulit mendapatkan Ambalat ketimbang saat memperoleh Sipadan dan Ligitan tujuh tahun silam.

Bukan saja kedua negara mengadopsi pendekatan hukum internasional yang berbeda sehingga diplomasi menjadi amat alot, namun juga menghadapi Indonesia yang lebih militan dan “all out” di Ambalat, disamping juga lebih siap landasan hukumnya.

Operasi bersama

Spekulasi kemudian berkembang bahwa ekspedisi militer Malaysia di perairan Ambalat lebih ditujukan untuk memaksa Indonesia berbagi pengusahaan energi di blok itu, sebuah opsi yang sukses diterapkan Malaysia terhadap Thailand dalam sengketa Teluk Thailand.

Namun, solusi di Ambalat lebih sulit diambil karena blok kaya minyak itu telah diberikan kepada banyak perusahaan minyak. Celakanya bagi Malaysia, jauh-jauh hari Indonesia menolak opsi operasi bersama (joint operation) karena RI yakin 100 persen bahwa Ambalat, apalagi Blok XYZ , adalah wilayahnya.

Cerita berkembang ke sejarah ekslorasi minyak di daerah itu. Tanggal 8 Maret 2005, Straits Times mewartakan, pada 1960an Indonesia memberi konsesi minyak di Laut Sulawesi ke beberapa perusahaan minyak, termasuk Shell dan Chevron.

Pada 1999, Shell menandatangani kontrak bagi-produksi dengan pemerintah Indonesia untuk mendapatkan akses ke Ambalat namun pada 2001 konsesi ini dijual ke perusahaan tambang Italia, ENI SpA, sebelum kemudian ditemukan cadangan minyak berlimpah di Ambalat.

Pada 2005, tiga tahun setelah Malaysia mendapatkan Sipadan dan Ligitan, Shell masuk lagi ke Ambalat melalui pintu Malaysia. Indonesia seketika geram dengan ulah Shell ini.

Pengamat perminyakan Kurtubi, dalam wawancara dengan Radio Netherland empat tahun silam, menuding Shell berbuat curang, keluar dari Ambalat dengan menjual konsesi ke ENI SpA, tetapi masuk lagi melalui Malaysia.

Tuduhan tak kalah keras keluar dari Direktur Eksplorasi dan Eksploitasi Direktorat Jenderal Migas Novian Thaib, (Kompas 9 Maret 2005), bahwa perusahaan minyak patungan Inggris-Belanda ini telah memakai data migas Blok Ambalat tanpa seizin pemerintah Indonesia. Shell melakukan itu saat mendapat hak eksplorasi Blok Ambalat pada 1999.

Sebelumnya, pada 21 Februari 2005, Departemen Luar Negeri RI mengingatkan Shell karena menerima konsesi dari Malaysia.

“Kami katakan kepada Shell bahwa kami (Indonesia) akan melakukan langkah `firm` (keras) terhadap kegiatan apapun yang dilakukan Shell di perairan kita,” kata Arif Havas Oegroseno, yang kini Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Departemen Luar Negeri (Gatra, Maret 2005).

Ironisnya, Malaysia memberikan konsesi kepada Shell setelah BP Migas memberi rekomendasi serupa kepada Unocal Corp –yang merger dengan Chevron pada Agustus 2005– bagi eksplorasi LNG di blok yang sama.

Shell menjawab surat Deplu bahwa mereka berjanji memerhatikan secara serius keinginan pemerintah Indonesia. Sengketa Indonesia-Malaysia pun perlahan reda, kedua negara sepakat menyelesaikan sengketa lewat mediasi internasional.

Tak dinyana, setelah Indonesia merekomendasi perpanjangan kontrak Chevron dan hak eksplorasi ENI di Ambalat tahun ini, Malaysia memobilisasi militernya di Ambalat hingga jauh memasuki teritori Indonesia.

Diplomasi

Sengketa pun mencapai babak terpanasnya. Deru dan gemerincing mesin perang seolah telah mengecilkan volume suara diplomasi.

Sejumlah pakar menyebut manuver Malaysia di Ambalat sebagai intimidasi terhadap ENI agar jangan melakukan kegiatan penambangan apapun di Ambalat sampai kesepakatan internasional dicapai. Malaysia tidak mengutakatik Chevron-Unocal karena menambang di teritori aman Indonesia.

Sejumlah lainnya berpendapat Malaysia sedang memaksa Indonesia untuk mengupayakan pengusahaan bersama di Ambalat seperti dilakukannya di Teluk Thailand kepada Thailand.

Untungnya, kedua negara berulangkali ingin menyelesaikan persoalan lewat dialog dan diplomasi, bahkan ini disampaikan para hulubalang tertinggi militer kedua negara. Panglima TNI dan Angkatan Tentera Malaysia malah kerap bertemu secara reguler.

Mungkin karena kedua negara sebenarnya tahu risiko perang lebih merugikan kedua negara dan merusak pencapaian kedua bangsa di beberapa tahun terakhir. Mungkin juga kedua negara tak ingin terjerembab dalam skenario pihak lain di Ambalat.

Seperti dikutip Kompas (17/4, 2009), seorang promotor normalisasi hubungan Indonesia-Malaysia pascakonfrontasi 1960an, Des Alwi, mengingatkan kedua negara mengenai “politik adu domba” gaya baru prokapitalisme global di Ambalat.

Des menilai, sengketa perbatasan di kawasan kaya minyak dan terumbu karang itu nyaris menimbulkan perang karena ulah satu negara Eropa yang membawa kepentingan satu perusahaan raksasa minyak yang ingin mendapatkan konsesi Ambalat.

Jika itu benar, alangkah ruginya kedua negara masuk dalam perangkap perang yang justru bukan kemauan mereka. Merugi pula, reaksi dan mobilisasi massa berlebihan yang malah membuat senang pihak ketiga yang tak peduli Ambalat diselesaikan oleh semburan meriam.

Perang Iran-Irak yang bermula dari sengketa Shatt al Arab dan banyak konflik dunia yang dibakar oleh persaingan eksploitasi energi, mengajarkan pada manusia bahwa diplomasi dan perundingan tetaplah solusi paling pantas untuk sengketa antarbangsa.

Jepang, China dan Rusia yang bersengketa satu sama lain dalam soal perbatasan, juga selalu menyelesaikan krisis dengan dialog dan diplomasi, kendati militer ketiga negara selalu siaga berperang.

Perlu juga dicatat bahwa diplomasi efektif di wilayah sengketa tetap membutuhkan penghadiran kekuatan militer, namun ini hanya untuk deterens. Tanpa demonstrasi kekuatan militer, ofensif diplomatik di wilayah sengketa akan bagaikan “suara tanpa wujud.” (SUMBER/Ditulis:Antara/Jafar M sodik)

Jika Terbukti, Panglima Laut Malaysia Siap Minta Maaf

- Panglima Laut Tentara Diraja Malaysia, Laksamana Abdul Aziz Jafar menyatakan siap meminta maaf kepada Indonesia terkait masalah Ambalat, antara Indonesia dan Malaysia.

Namun, permohonan maaf ini akan disampaikan Laksamana Abdul jika terbukti telah terjadi tindakan yang merugikan Indonesia oleh tentara Malaysia.

“Panglima Laut Tentara Diraja Malaysia, Laksamana Abdul Aziz Jafar  menyatakan permohonan maaf terhadap Indonesia, jika benar telah terjadi pencerobohan terhadap Indonesia di Ambalat,” kata Wakil Komisi I DPR Yusron Ihza Mahendra kepada okezone, Kamis (11/6/2009).

Seperti diketahui, Yusron serta anggota Komisi I lainnya telah bertemu dengan Malaysia untuk menyatakan sikap tegas DPR mengenai kepemilikan Ambalat. Yusron menuturkan, kedatangannya beserta rombongan disambut baik oleh pihak Malaysia.

Dalam pertemuan itu, didapati dua hal pokok. Pertama, Deplu Malaysia akan mempercepat penyelesaian konflik Ambalat. Kedua, tentara laut Malaysia berjanji akan menjauhkan diri dari kapal laut TNI Angkatan Laut untuk menghindari class fisik. (O

DPR Dorong TNI Menembak

Rabu, 10 Juni 2009 , 08:44:00

DPR Dorong TNI Menembak
Kepada Kapal Perang Malaysia di Ambalat

 

JAKARTA – DPR RI menodorong TNI untuk bersikap tegas dalam menyikapi manuver kapal perang Tentara Diraja Malaysia yang puluhan kali masuk wilayah Ambalat, Kaltim.
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Golkar Marzuki Darusman mengatakan, pemerintah RI tetap harus menunjukkan tajinya di wilayah Ambalat. Yakni, dengan memberikan tembakan peringatan bagi kapal perang Tentara Diraja Malaysia yang melakukan patroli melewati batas wilayah Malaysia-Indonesia.

”Kalau mereka tetap memprovokasi tentara kita di wilayah perbatasan dengan melanggar batas wilayah, lakukan tembakan peringatan,” tegas Marzuki kepada Menteri Pertahanan RI Juwono Sudarsono, kemarin.

Menurutnya, meski perundingan secara diplomasi terus dilakukan, namun gelar kekuatan militer tetap harus dilakukan sebagai back up, dan menjadi langkah perhitungan jika terjadi konfrontasi militer tiba-tiba dari Malaysia.  
Ia menilai bahwa  secara politik, munculnya provokasi militer dari Malaysia dan sikap pemerintah Indonesia yang tak bisa menekan Malaysia untuk mengakui batas-batas wilayah Indonesia di Ambalat, menggambarkan adanya penurunan terhadap power Indonesia.
”Dulu posisi politik kita tidak tertandingi di ASEAN. Sekarang ini kita dianggap negara yang menurun powernya sehingga dimanfaatkan oleh Malaysia dengan perilaku tidak beradabnya dan sikap congkak mereka,” tegas Marzuki.

Senada, anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PAN Abdilah Toha mengatakan, tembakan peringatan bagi kapal perang Malaysia yang melintasi batas negara Indonesia harus dilakukan TNI.

”Tapi harus hati-hati agar tak memulai perang duluan. Karena, kalau sampai itu terjadi, bisa-bisa Indonesia yang diembargo secara internasional karena memulai perang. Seperti yang terjadi pada kasus lepasnya Timor Leste dari NKRI. Saat inilah profesionalisme TNI diuji, bagaimana emosi mereka dipancing lewat provokasi dan strategi militer Malaysia,” ujar Abdilah.

Sementara, Menteri Pertahanan RI Juwono Sudarsono kembali mengatakan, TNI harus bersiaga penuh atas kondisi yang terjadi di Ambalat. Meskipun dirinya mewanti-wanti agar Indonesia jangan memulai perang, bila ada formasi militer kapal perang yang melewati batas, ini harus ditindak tegas.
”Kalau cuma patroli dari Malaysia, mungkin ini bisa ditolerir dengan tembakan peringatan. Tapi kalau ada formasi militer kapal perang yang melintas batas kedaulatan RI, maka ini harus dihentikan dengan tegas (diserang oleh TNI, Red.),” ujarnya.
PILAH ASET
Di tempat terpisah, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Anwar Nasution minta Departemen Pertahanan (Dephan) memisahkan aset efektif dan rongsokan. Upaya ini diharapkan bisa mengetahui dengan cermat kualitas peralatan utama sistem persenjataan (alutsista).
Menurut Anwar Nasution, neraca Dephan dan TNI mencatat penguasaan aset sekitar Rp 163 triliun atau 24 persen dari total aset milik pemerintah. Dari jumlah itu, sekitar Rp 47 triliun di antaranya peralatan dan mesin berupa alutsista.
“Untuk mengetahui kesiapan tempur TNI, kondisi aset tersebut perlu diketahui mana yang masih efektif dan mana yang sudah menjadi barang rongsokan atau teknologinya jauh ketinggalan,” kata Anwar dalam penyampaian hasil audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) saat Rapat Paripurna DPR di Jakarta, kemarin (9/6).
“Bagaimana mau perang, kalau masalah ini saja belum dapat diselesaikan. TNI hingga saat ini belum dapat memisahkan antara aset efektif dengan aset rongsokan ataupun yang memiliki teknologi terbelakang,” ujarnya.
Anwar mengungkapkan, ketidakcermatan dalam melaporkan kondisi alutsista ini akan mengakibatkan DPR, pemerintah, dan pengguna laporan keuangan dapat tersesat dalam mengambil keputusan.
“Dengan diatasinya kelemahan itu, diharapkan kecelakaan dalam pengoperasian peralatan dan mesin di lingkungan Dephan dan TNI dapat dihindari. Pada gilirannya, ini juga dapat meningkatkan kemampuan menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” papar mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) itu.
Anwar menambahkan, saat ini BPK belum punya kemampuan untuk mengaudit kualitas persenjataan. Untuk itu, dia berharap Dephan memiliki inisiatif untuk memilah aset-aset tersebut.(kaltimpost)

 

« Entri lama

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.