Tiga Perwira Batalyon Infanteri 751/BS Dicopot

Kerusuhan di Batalyon 751 Sentani, Papua, Rabu (29/4) diperhatikan serius oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso pun dipanggil ke istana untuk melaporkan insiden memalukan tersebut. Panglima TNI dipanggil bersama Menko Polhukam Widodo AS dan Kapolri Jenderal Pol Bambang Danuri Hendarso.

“Saya menyesalkan kejadian itu dan  minta maaf kepada masyarakat di Sentani yang terganggu kenyamanannya,” kata Djoko Santoso setelah menghadap SBY di Kantor Presiden kemarin (30/4). Selain itu, panglima menyesalkan terjadinya kekerasan, termasuk perampasan kamera, oleh anggota TNI terhadap wartawan yang meliput peristiwa tersebut.

Buntut insiden itu, tiga pejabat di Batalyon Infanteri 751/BS dicopot. Mereka adalah Komandan Yonif 751 Letkol Inf Lambok Sihotang, Wadanyon Mayor Inf Raimon Simanjuntak, dan Pas Intel Yonif 751/BS Lettu Inf Maruduth Simbolon. Sanksi terhadap prajurit lain, kata Djoko, akan diproses terlebih dahulu. Selanjutnya, yang terbukti bersalah diadili sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menurut Djoko, persoalan bermula dari masalah pengiriman jenazah salah seorang prajurit ke Nabire. Untuk pengiriman jenazah, perlu carter pesawat. Biayanya Rp 90 juta. Batalyon, lanjut Djoko, tidak mampu menanggung seluruhnya. Karena itu, sebagian dipenuhi secara gotong royong. Panglima tidak menjawab saat ditanya apakah sistem gotong royong seperti itu sudah menjadi tradisi di TNI. Presiden SBY, kata Djoko, sudah mendapatkan laporan langsung darinya. “Beliau minta masalah tersebut segera diselesaikan dengan baik,” jelasnya.

Ke depan, ujar Djoko, akan dilakukan pembinaan dan peningkatan disiplin agar masalah serupa tidak terulang. “Bagaimanapun, anarkisme tidak dibenarkan, ” ungkapnya. Namun, menurut informasi yang dihimpun Cenderawasih Pos (Jawa Pos Group), aksi anarki itu merupakan akumulasi keluhan ratusan prajurit Yonif 751/BS TNI-AD mengenai uang lauk-pauk (ULP).

Selain itu, mereka mengeluhkan makanan nilai gizinya tidak cukup. Misalnya, satu telur rebus dibagi empat orang. Sebaliknya, tugas setiap hari tidak mengenal waktu. Mayoritas prajurit juga mengeluhkan terbatasnya seragam Korlap, pembangunan perumahan, dan sarana air bersih. Merespons keluhan itu, Menko Polhukam Widodo A.S. menyatakan, pemerintah menyerahkan sepenuhnya penanganan masalah Sentani ke TNI. “Termasuk masalah pembinaan prajuritnya,” kata Widodo.

Di tempat terpisah, kemarin KSAD TNI-AD Mayjen TNI Agustadi tiba di Bandara Sentani dengan penerbangan Garuda Indonesia (GIA) 652 sekitar pukul 09.30 bersama dua pejabat dari Mabes TNI, yakni Asisten Pengamanan KSAD Mayjen TNI Drs Hendardji Soepandji SH dan Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Kolonel Kristian Zebuah.

Mereka langsung bertemu dengan Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen A.Y. Nasution dan sejumlah pejabat di jajaran Kodam XVII Cenderawasih di ruang kedatangan VIP Bandara Sentani sekitar dua jam lebih. Setelah itu, KSAD bersama sejumlah pejabat di lingkungan TNI-AD itu langsung menuju Markas Komando Batalyon Infanteri 751/BS sekitar pukul 10.30 WIT. Mereka bertemu langsung dengan ratusan prajurit di aula Mako Yonif 751/BS di Dobonsolo, Distrik Sentani Kota, Kabupaten Jayapura.

Sayang, pertemuan KSAD dengan para prajurit yang selama 1,5 jam itu tertutup untuk pers. Kepada wartawan, mantan Pangdam Jaya itu mengaku hanya mendalami masalah internal tersebut dengan mendengarkan keterangan panglima dan para prajurit. Masalah itu akan ditindaklanjuti dengan proses hukum. Baik terhadap komandan maupun anggota yang terbukti bersalah.

”Namun, semuanya harus melalui mekanisme pemeriksaan pihak yang berwenang, yakni polisi militer (Pom),” jelasnya. KSAD juga meminta media masa tidak menambahkan informasi yang tidak benar dengan memberitakan telah terjadi penyerangan oleh seribu prajurit batalyon di markasnya sendiri.

”Saya tegaskan kepada pers agar tidak berlebihan karena akan berdampak kepada kami. Karena, kami akan ditanyai oleh pimpinan kami yang lebih tinggi lagi. Padahal, informasi yang kalian berikan itu tidak sesuai dengan kenyataan,” tegasnya. Selanjutnya, KSAD meninggalkan Mako Yonif 751/BS dengan menumpang Heli Puma AS 300 Lanud Jayapura menuju Kompi E Yonif 751/BS di Distrik Skamto, Kabupaten Keerom, untuk tatap muka dengan prajurit Kompi E. KSAD dikabarkan akan bermalam di Kodam XVII/Cenderawasih dan baru kembali ke Jakarta besok (hari ini, Red).

Peneliti LIPI Jaleswari Pramowardhani menilai kasus itu terkait dengan kesejahteraan prajurit. Seharusnya, pemerintah menyediakan alokasi anggaran pertahanan yang cukup untuk TNI. “Ini merupakan puncak gunung es saja dari problem akut kesejahteraan prajurit,” katanya di Jakarta kemarin.

Jaleswari mengingatkan, ada dua kategori kesejahteraan prajurit TNI, yang jika dikaitkan dengan keterbatasan kemampuan anggaran, mau tidak mau, harus dipilih salah satu untuk dilaksanakan oleh pemerintah. “Definisi kesejahteraan prajurit kategori pertama itu berhubungan dengan kesejahteraan keluarga, yang mengacu pada sistem penggajian. Namun, gaji tidak bisa dinaikkan sembarangan karena sistem gaji tentara sama dengan PNS. Jadi, pilihannya dengan menaikkan uang lauk-pauk (ULP),” ujar Jaleswari.

Definisi kedua, menurut Jaleswari, adalah kesejahteraan yang berkaitan dengan kompetensi prajurit yang bersangkutan. Itu sama artinya dengan penyediaan persenjataan yang memadai dan layak. “Termasuk kemampuan menyediakan perumahan dan fasilitas lain yang mencukupi,” katanya.

Setiap pilihan akan menaikkan kebutuhan anggaran belanja rutin pertahanan. Jika pilihan pertama berdampak menaikkan kebutuhan anggaran pos belanja pegawai, pilihan kedua berdampak pada kenaikan pos belanja modal.

Dua pilihan itu dinilai sama-sama berat. Pilihan pertama yang setidaknya dilakukan dengan menaikkan ULP, misalnya dengan kenaikan Rp 40.000 per orang per hari saja, memberikan beban tambahan anggaran yang harus ditanggung pemerintah menjadi sekitar Rp 6,84 triliun per tahun. “Kalaupun pilihan kedua yang diambil, beban tetap berat. Harga senjata buatan luar negeri mahal, padahal kita tidak punya lagi anggaran rupiah murni untuk membeli,” katanya.

Wakil Ketua Komisi 1 (Bidang Pertahanan) DPR Yusron Ihza Mahendra menilai, masalah itu tidak boleh hanya selesai dengan pencopotan jabatan komandan Yonif 751/Sentani. “Harus ada investigasi mendalam kenapa sampai ada prajurit satu kompi berani melawan komandannya,” katanya.

Yusron juga meminta pemerintah lebih memperhatikan prajurit di Papua. “Posisi mereka sangat strategis dan penting. Apalagi masih ada gerakan OPM di wilayah itu,” ujarnya. (sumber:jawapos)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: