Pandawa Lima

– Sekira seribu orang yang tergabung dalam Forum Betawi Rempug (FBR) se-Jabodetabek menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kedutaan Besar Malaysia, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta.

Mereka menyatakan sikap untuk mendesak pemerintah Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia. Bahkan mereka mengaku siap menjadi relawan untuk mempertahankan Ambalat dan men-sweeping warga Malaysia di Indonesia untuk dipulangkan ke negerinya.

“Kalau Malaysia masih melakukan kecurangan terhadap perundingan terkait kasus Ambalat, tidak hanya masyarakat, FBR tidak menutup kemungkinan akan melakukan hal negatif terhadap warga asal Malaysia yang ada di Indonesia,” kata Ketua FBR Lutfi Hakim di depan Kedubes Malaysia, Selasa (9/6/2009).

Lutfi menambahkan, FBR akan tetap mengawasi perundingan antara Malaysia dan Indonesia terkait kasus Ambalat.

Di tengah aksi demo, perwakilan dari FBR dipersilakan masuk menemui Duta Besar Malaysia Zainal Abidin Muhammad Zain. Menurut keterangan Lutfi, Duta Besar Malaysia menanggapi, pihaknya akan menghormati kedaulatan Indonesia.

“Kami berjanji akan menghormati kedaulatan Indonesia,” kata Lutfi meniru ucapan Zainal Abidin.

Pantauan di lokasi, akibat aksi demo itu sempat terjadi kemacetan di radius 10 meter dari kantor Kedubes. Kebanyakan dari pendemo yang mengenakan bajau berwarna hitam dengan lambang FBR menggunakan kendaraan roda dua. (OZ)

– Pemerintah harus tegas dan tidak terprovokasi dengan melakukan penembakan terlebih dahulu atau membuka peperangan dengan Malaysia dalam menyikapi kemelut di Blok Ambalat.

“Pemerintah harus jeli dengan menggunakan jalur diplomasi. Apabila kita menggunakan jalur peperangan, maka hal itu yang sangat diinginkan Malaysia untuk ditindaklanjuti ke PBB,” ungkap anggota Komisi III DPR Soeripto dalam Diskusi Jurnalis; Anggaran Pertahanan dan Kedaulatan NKRI di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Selasa (9/6/2009).

Menurut dia, semestinya Indonesia memperkuat basis pertanahan dan keamanan di wilayah perairan. “Kita harus memperkuat pertahanan perairan, karena negara kita terdiri dari 2/3 wilayah perairan,” terang Soeripto.

Kata politisi dari Partai Keadilan Sejatrera itu, Indonesia harus memperkuat pertahanan perairan khususnya di daerah rawan konflik dan mengandung sumber daya alam, serta asal lintas transnasional crime. Soeripto juga mengkrtisi pemekaran kodam dan kostrad di Kalimantan yang dinilainya tidak perlu. “Yang harus diperhatikan ialah memperkuat angkatan laut dan udara,” imbuhnya.

Dia menyarankan masyarakat harus lebih tegas terhadap pemerintah serta melakukan pemboikotan terhadap produk Malaysia jika dimungkinkan, atau melakukan pencabutan TKI yang ada di Malaysia. (OZ)

– Pengamat masalah internasional, Bantarto Bandoro, menilai belum ada perubahan sikap Pemerintah Malaysia dalam upaya menyelesaikan soal sengketa batas di blok Ambalat, di Kalimantan Timur .

“Kendati Komisi I DPR merencanakan berkunjung dan berdialog dengan Malaysia, saya menilai belum ada perubahan sikapnya yang mengklaim bahwa blok Ambalat adalah wilayah mereka,” katanya kepada ANTARA di Jakarta, Minggu.

Hal itu disampaikan Bantarto Bandoro menanggapi rencana kunjungan Komisi I DPR untuk melakukan pembicaraan dengan Malaysia. Komisi I yang diketuai Theo L Sambuaga dijadwalkan bertolak ke Malaysia pada Senin (8/6).

Masalah blok Ambalat itu kembali mencuat menyusul patroli kapal perang angkatan laut di Raja Malaysia yang memasuki wilayah perairan laut blok Ambalat beberapa waktu lalu.

“Kunjungan itu merupakan kepedulian legislatif terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tapi peluang mengubah sikap Malaysia yang mengklaim blok milik mereka, tidak ada meski DPR berkunjung kesana,” kata Bantarto Bandoro.

Dosen Universitas Indonesia (UI) itu menilai pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tidak tegas dalam menyikapi persoalan tapal batas dengan Malaysia.

Tidak tegasnya sikap Indonesia mengenai tapal batas tersebut, menurut Bantarto, telah mengakibatkan mengambangnya status hukum mengenai perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia.

“Seharusnya, Pemerintah provinsi juga perlu diberi semacam kewenangan untuk mematok tapal batas, tapi ini tidak dilakukan,” kata dia menambahkan.

Untuk itu, pengamat masalah internasional tersebut juga berharap agar kunjungan Komisi I DPR tersebut ada hasil yang jelas, meski nanti kebijakan ada ditangan Pemerintah.

Terkait pematokan batas yang dilakukan Malaysia telah memasuki wilayah Indonesia, ia juga menyatakan hal itu  adalah gambaran bahwa negara tetangga tersebut meremehkan NKRI.(sumber:Antara)

  – Komisi I DPR yang membidangi pertahanan dan luar negeri akan melakukan lawatan ke Malaysia hari ini. Mereka direncanakan akan bertemu dengan pimpinan parlemen dan pemerintah Malaysia terkait tindakan provokasi Angkatan Laut Malaysia di Blok Ambalat.

Menurut Ketua Komisi I DPR Theo L Sambuaga, tim kecil yang berangkat ke Malaysia dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR Yusron Ihza, dan diikuti sejumlah anggota dewan seperti Happy Bone Zulkarnaen, Andreas Pareira, Joko Susilo, dan Shidiq Wahab. “Saya sendiri tak berangkat, tapi sebelumnya Komisi I sudah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak pemerintahan, TNI AU dan lainnya,” papar Theo kepada okezone, Senin (8/6/2009).

Dia menjelaskan, tim juga mendapat arahan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menegaskan bila kedaulatan NKRI adalah harga mati. “Sebab itu, tim akan mendesak pimpinan parlemen dan pemerintah Malaysia agar Angkatan Laut Malayasia tidak melakukan tindakan provokasi,” ungkap Theo.

Menurut dia, Indonesia tidak mengharapkan hubungan di antara kedua negara bertetangga ini memburuk gara-gara tindakan Angkatan Laut Malaysia yang melakukan manuver di perairan Blok Ambalat. “Kalau sampai terjadi situasi memburuk, maka Malaysia harus bertangung jawab,” tegasnya.

Untuk menyakinkan pimpinan parlemen Malaysia, tim RI yang didampingi Departemen Luar Negeri akan membawa bukti-bukti historis, defakto, hukum iternasional dan sebagainya. “Dalam perundingan nanti, Deplu akan memperkuat amunisi argumentasi mengenai bukti-bukti jika Blok Ambalat adalah wilayah Indonesia,” kata Theo yang berharap krisis Ambalat ini dapat diselesaikan melalui hubungan bilateral.(sumber:OZ)

 – Keberanian tentara Malaysia melakukan manuver di wilayah perbatasan Indonesia disinyalir muncul karena penilaian atas lemahnya kepemimpinan di Indonesia saat ini.

Keadaan ini tentu sangat berbeda saat Indonesia di bawah kendali Presiden Soekarno dan Soeharto yang dikenal keberaniannya oleh dunia internasional.

“Pemimpin Indonesia yang lemah juga berpengaruh kepada bawahannya. Mereka menjadi takut karena tidak adanya perintah jelas dari atasan,” ujar ahli pertahanan Indonesia Letjen (Purn) Syarwan Hamid dalam talk show bertema Prahara dengan Malaysia: Dari Ambalat hingga Manohara, di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, Jumat (5/06/2009).

Para pemimpin Malaysia dalam kasus ini telah berhitung, Pemerintah Indonesia akan menempuh jalur diplomasi. Sehingga persoalan sengketa perbatasan akan diselesaikan dalam forum pertemuan yang berkelanjutan.

“Tidak akan ada penyelesaian, jadi cara yang terbaik adalah keberanian dari prajurit di perbatasan,” ungkapnya.

Penurunan kualitas kepemimpinan ini sangat disayangkan Syarwan. Ke depan dia berharap para calon pemimpin yang akan berlaga dalam pilpres apabila terpilih bisa memiliki keberanian dalam segala hal, khusunya menyangkut pertahanan Indonesia yang saat ini sistemnya kurang jelas.

“Pertahanan kita tidak jelas, lihat saja pesawat kita tidak diapa-apain sudah jatuh, apakah sistem keamanan dan pertahanan kita sudah siap, itu yang tidak dibangun oleh negara kita,” pungkasnya.(sumber/ditulis:Yuni Herlina Sinambela).

— Pemerintah Indonesia telah menyampaikan nota protes kepada Pemerintah Malaysia atas kasus perbatasan antara Indonesia dan Malaysia di wilayah Ambalat.

“Penyampaian protes sudah kita kirimkan ke perwakilan di Kuala Lumpur kemarin. Itu nota protes kita yang ke-36 sejak 1998 ,” kata Teuku Faizasyah, juru bicara Departemen Luar Negeri saat jumpa pers di Jakarta, Jumat (5/6).

Faizasyah mengatakan, penyampaian nota protes adalah upaya mengingatkan kembali Malaysia untuk segera berunding dan menjadi penegasan pemerintah dari waktu ke waktu bahwa Ambalat merupakan wilayah kedaulatan Indonesia.

“Nantinya nota protes juga merupakan pembuktian bahwa kita sebagai negara telah meregistrasi protes kita,” ucapnya.

Untuk kasus Ambalat, kata Faizasyah, antara Indonesia dan Malaysia sudah melakukan perundingan sebanyak 13 kali dan akan direncanakan untuk pertemuan selanjutnya.

Ia juga membantah atas penilaian bahwa pemerintah kurang tegas terhadap kasus Ambalat. Menurutnya, perundingan telah dilakukan dan itu merupakan amanat konvensi hukum laut dan undang-undang. “Kita tidak bisa melakukan lebih dari itu,” katanya.

Menurutnya, pihak Malaysia juga telah beberapa kali menyatakan nota protes kepada Indonesia dan pemerintah telah menjawab bahwa dasar protes tersebut tidak benar karena dikeluarkan berdasarkan peta yang dibuat sepihak.

Ketika ditanya mengapa kasus Ambalat tidak diselesaikan melalui International Court of Justice (CGI), kata Faizasyah, kasus tersebut tidak perlu dibawa karena Indonesia merasa lebih memiliki bukti kuat. “Berbeda dengan kasus Sipadan-Ligitan, kita tidak terlalu percaya diri sehingga kita merasa perlu membawanya ke ICG. Kalau Ambalat kan kita lebih pede,” katanya.(sumber:kompas)

– Departemen Luar Negeri secara resmi telah mengirim nota diplomatik terkait penyelesaian blok Ambalat.
Hal ini disampaikan oleh juru bicara Departemen Luar Negeri Teuku Faizasyah saat dikonfirmasi okezone, Jumat (5/6/2009).

“Saat ini Departemen Luar Negeri sudah mengirimkan nota diplomatik ke KBRI kita yang berada di Kuala Lumpur,” ujarnya.

Nota diplomatik tersebut, lanjut dia, telah dikirimkan kemarin, sebagai tindak lanjut dari laporan dari Kepala Staf TNI Angkatan Laut tentang situasi di Ambalat yang disampaikan kepada Panglima TNI Djoko Santoso yang juga diterima oleh Menlu Hassan Wirajuda.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta Departemen Luar Negeri untuk terus proaktif melakukan akselerasi diplomatik dalam penyelesaian sengketa Ambalat yang melibatkan kedua negara.

Hal tersebut disampaikan Menko Polhukam Widodo AS usai rapat dengan Presiden SBY yang juga membahas permasalahan Ambalat. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga menegaskan bahwa perang merupakan cara terakhir dalam penyelesaian masalah Ambalat dengan Malaysia.(sumber:okezone)

– Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan bahwa perang merupakan cara terakhir dalam penyelesaian masalah Ambalat dengan Malaysia.

“Urusan kedaulatan kita tidak pernah lunak, tapi keliru kalau kita langsung menggelar perang. Perang adalah cara terakhir bila perundingan gagal,” kata Presiden dalam dialog di salah satu program televisi di Jakarta, Kamis (4/6/2009).

Presiden menambahkan, dirinya telah meminta Perdana Menteri Malaysia Najib untuk menyelesaikan masalah Ambalat ini.

“Jangan sampai kita mengeluarkan tembakan-tembakan yang tidak perlu. Kedaulatan adalah harga mati,” tandasnya.(SUMBER:okezone)

Kualalumpur – Kapal-kapal Angkatan Laut (AL) Malaysia menerobos masuk perbatasan laut Indonesia di Ambalat telah memancing ketegangan di blok tersebut. Namun Pemerintah Malaysia membantah telah melakukan pelanggaran batas wilayah.

Menurut Menteri Pertahanan Malaysia Ahmad Zahid Hamidi, kapal-kapal Angkatan Laut Malaysia melakukan patroli rutin dalam wilayah laut mereka.

“Saya tidak berpikir itu sebagai sebuah pelanggaran. Tapi itu sebagai untuk menjaga kedaulatan teritori masing-masing negara,” ujar Zahid dalam jumpa pers di kantornya, Jalan Padang Tembak, Kuala Lumpur, Rabu (3/6/2009).

Zahid mengatakan, persepsi pelanggaran hanyalah sebagai wujud perbedaan interpretasi dari masing-masing negara. Karena itu menurutnya, hal tersebut jangan dibesar-besarkan.

Zahid juga mengusulkan, agar angkatan laut kedua negara, Indonesia-Malaysia, tidak memasuki wilayah yang masih menjadi disputed area.

“Terhadap disputed area ini, Indonesia jangan masuk ke situ, Malaysia juga tidak akan masuk ke situ. Jadi seperti cease fire,” ujarnya.

Panglima Angkatan Tentera Malaysia (ATM) Jenderal Tan Sri Abdul Aziz Zainal menambahkan, tidak akan membesar-besarkan isu Ambalat, meskipun isu tersebut saat ini menjadi isu hangat di Indonesia.

“Malaysia tidak akan menggunakan media mengenai isu ini. Karena bisa menjadi menambah buruk situasi,” sambung Aziz.

Menurut Aziz, opsi penyelesaian konflik melalui meja perundingan lebih baik dari pada opsi lainnya termasuk perang.

“Saya sudah arahkan prajurit saya untuk menghindari aksi yang agresif terhadap provokasi apapun. Kami ingin win-win solution,” pungkasnya.

Berbeda dengan Indonesia, di Malaysia, isu Ambalat senyap dari pemberitaan media lokal sejak kembali mencuat dua minggu lalu. Dikabarkan, Aziz akan bertemu dengan Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso di Jakarta untuk membicarakan isu tersebut pada 9 Juni 2009.
(sumber:detik.com)

– Krisis Ambalat muncul lagi setelah sempat ramai pada tahun 2005 dan 2007 lalu. Berkali-kali armada perang Malaysia memasuki perairan di Kaltim ini. Hal itu terjadi karena kekurangan kita sendiri.

“Persoalan Ambalat karena pertahanan kita lemah. Malaysia tahu betul kita lemah makanya dia berani macam-macam,” ujar pengamat militer dari LIPI Jaleswari Pramodhawardani dalam perbincangan dengan detikcom, Kamis (4/6/2009).

Menurut dia, lemahnya pertahanan kita disebabkan karena minimnya anggaran pertahanan kita selama ini.

“Lihat saja armada kapal perang kita, sudah banyak yang tua dan jumlahnya sangat sedikit bila dibandingkan dengan Malaysia,” terang perempuan ini.

Namun ketika dibandingkan dengan kasus Sipadan dan Ligitan, Jaleswari mengatakan posisi kita saat ini lebih kuat.

“Ini beda, sekarang lebih jelas statusnya di Indonesia dan diurus segala macam. Posisi kita lebih kuat,” tandas Jaleswari. (sumber:detik.com)